Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2020 Tetap, tapi Santunan Naik

Banyak Santunan BPJS Ketenagakerjaan yang akan naik tahun depan
Tarif BPJS Ketenagakerjaan tidak naik tahun 2020

Memasuki tahun baru 2020, ada berberapa hal yang mungkin menjadi kekhawatiran Anda. Salah satunya adalah banyaknya kenaikan tarif yang terjadi, termasuk tarif yang berhubungan dengan kesehatan. Namun, keputusan BPJS Kesehatan untuk menaikkan iurannya mulai Januari 2020, tidak diikuti oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab, lembaga ini sudah sah mengumumkan bahwa pada 2020, tidak akan ada kenaikan tarif BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, santunan yang akan diberikan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan atau kematian, akan meningkat. Tentu, ini adalah berita baik bagi para peserta penerima upah.

Terbaru, BPJS Ketenagakerjaan juga mengumumkan menyambut baik rencana pemerintah yang akan memotong iuran yang harus dibayarkan para pemberi kerja hingga 90%. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengurangi beban perusahaan selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, dengan harapan akan mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tarif BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak naik tahun 2020

Tidak naiknya iuran BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 mendatang, didasarkan pada tujuannya untuk melaksanakan peningkatan manfaat bagi para peserta. Peningkatan manfaat ini, dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serat Jaminan Kematian (JKM).

Keputusan ini sudah sah dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.82 Tahun 2019 tentang perubahan PP No. 44 tahun 2015, yang mengatur Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peningkatan manfaat ini, diharapkan dapat memberikan keringanan pada para pekerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan keluarganya. Lembaga tersebut menilai, para pekerja perlu mendapat santunan yang lebih layak, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pekerja yang terus berubah.

Rincian kenaikan jumlah santunan peserta BPJS Ketenagakerjaan

Peningkatkan manfaat yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, rupanya juga tidak dijalani setengah hati. Buktinya, alih-alih mengurangi pengeluaran untuk tidak menaikkan tarif, lembaga ini justru jor-joran meningkatkan jumlah santunan untuk para peserta.

Berikut ini perubahan santunan yang akan mulai diberikan kepada para peserta:

  • Total santunan JKM yang semula Rp 24 juta, naik menjadi Rp 42 juta.
  • Bantuan beasiswa untuk JKK dan JKM atau peserta aktif yang mengalami cacat total dan meninggal dunia, yang semula hanya untuk 1 orang anak ahli waris peserta meninggal dunia, sebesar Rp 12 juta, naik menjadi 2 orang anak ahli waris, untuk bantuan pendidikan dari TK sampai kuliah, senilai maksimal Rp 174 juta rupiah, dan dibayarkan secara berkala sesuai dengan syarat yang berlaku.

Peraturan pemerintah yang baru mengenai program JKK dan JKM, juga memasukkan tiga poin tambahan, yaitu:

  • Penanganan yang diberikan termasuk dampak kematian serta efek samping kecelakaan kerja yang mungkin berlangsung lama.
  • BPJS Ketenagakerjaan menjamin perawatan di rumah (home care) bagi para peserta yang tidak memungkinkan berobat ke fasilitas kesehatan karena kondisi kesehatannya. Bantuan ini diberikan paling lama selama satu tahun dengan nilai maksimal sebesar Rp 20 juta.
  • Kenaikan santunan uang penggantian biaya transportasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, dengan rincian sebagai berikut: transportasi darat dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 5 juta, transportasi laut dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, dan transportasi udara dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 10 juta rupiah.

Sementara itu, bagi para pekerja yang tidak mampu bekerja kembali akibat kecelakaan kerja, akan menerima kenaikan santunan. Berdasarkan peraturan terdahulu, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan upah dengan rincian sebagai berikut:

  • Sebanyak 100% gaji pada 6 bulan pertama
  • Sebanyak 75% gaji pada 6 bulan kedua
  • Sebanyak 50% gaji seterusnya hingga sembuh

Sementara itu, mengacu pada regulasi yang baru, selama masa 6 bulan kedua setelah kecelakaan, peserta tetap akan menerima 100% gaji. Santunan biaya pemakaman pun yang semula sebesar Rp 3 juta, akan naik menjadi Rp 10 juta.

Besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan pekerja

Manfaat yang didapatkan dengan menjadi peserta program JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, tentu bisa diperoleh, apabila Anda rutin membayar iuran perbulan yang besarannya dapat berbeda setiap orangnya.

Ada beberapa iuran yang harus dibayarkan peserta atau pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian iuran tersebut dibayarkan oleh perusahaan, dan sebagian lagi dibayarkan dengan memotong gaji pekerja. Berikut ini rinciannya:

  • Jaminan kematian. Perusahaan membayar iuran jaminan kematian, sebesar 0,3% dari upah pekerja yang dilaporkan.
  • Jaminan pensiun (Jp). Perusahaan membayar iuran jaminan pensiun sebesar 2% upah pekerja. Sementara itu, pekerja membayar 1% dari upahnya.
  • Jaminan kecelakaan kerja. Iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%-1,74% dari upah pekerja. Besaran persentase pembayaran tergantung dari jenis pekerjaan dan risiko kecelakaan kerja.
  • Jaminan hari tua (Jht). Perusahaan membayar 3,6% dari upah pekerja, dan pekerja membayar iuran sebesar 2% dari upahnya, sebagai jaminan hari tua. 

Selama pandemi, iuran BPJS Ketenagakerjaan akan dipotong

Menurunnya kondisi ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, membuat banyak perusahaan kesulitan mempertahankan para karyawannya dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran.

Dilansir dari situs BPJS Ketengakerjaan, direktur utama badan usaha milik negara tersebut, Agus Susanto mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh rencana pemerintah yang akan memotong iuran yang perlu dibayarkan para pemberi kerja.

Jika dijalankan sesuai anjuran pemerintah, maka iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan dipotong hingga 90% atau cukup dibayarkan pemberi kerja sebesar 10% setiap bulannya selama tiga bulan. Lalu setelah tiga bulan, akan kembali dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, akan diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya.

Sementara untuk iuran Jaminan Pensiun (JP), pembayarannya cukup dilakukan sebesar 30% setiap bulannya selama tiga bulan. Lalu 70% sisanya dapat ditunda pembayarannya hingga enam bulan berikutnya.

Pemotongan iuran tidak berlaku untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran JHT akan tetap dibayarkan pemberi kerja dan pekerja sesuai regulasi yang berlaku.

Meski dilakukan pemotongan iuran, Agus menyebut tidak akan ada pengaruh pada manfaat yang akan didapatkan oleh peserta. Peserta tetap bisa mendapatkan haknya secara penuh, seperti jaminan pensiun yang akan tetap dibayarkan secara tunai setiap bulannya pada peserta yang sudah memasuki usia pensiun dan telah memuhi syarat. 

Pelaksanaan kebijakan relaksasi iuran ini akan segera dimulai saat regulasinya sudah tertera secara resmi dalam Peraturan Pemerintah (PP), yang saat ini sedang difinalisasi oleh Pemerintah.

Melihat hal tersebut, tentu peningkatan manfaat bagi para peserta program JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan bisa segera direalisasikan. Bagi Anda para pekerja yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, segera tanyakan tentang iuran maupun kepesertaan program tersebut kepada para pemberi kerja.

BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
Diakses pada 31 Desember 2019

BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/Jaminan-Kecelakaan-Kerja.html
Diakses pada 31 Desember 2019

Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/ada-peningkatan-manfaat-jkk-dan-jkm-bpjs-ketenagakerjaan-pastikan-tak-kerek-iuran?page=all
Diakses pada 31 Desember 2019

Artikel Terkait