Pembagian Hak Asuh Anak Setelah Bercerai, Siapa yang Paling Berhak?

(0)
20 Jun 2020|Asni Harismi
Pembagian hak asuh anak ditentukan oleh undang-undang dan pertimbangan tertentuSeorang anak yang bertemu dengan ayahnya
Banyak hal yang harus dipikirkan oleh suami dan istri ketika memutuskan untuk bercerai. Selain harta gono-gini, hal krusial lain yang harus dipikirkan ialah soal pembagian hak asuh anak.Perceraian yang ditempuh oleh kedua orangtua seharusnya tidak boleh mencederai pemenuhan terhadap hak anak yang juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.Meskipun demikian, pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu juga memikul biaya tersebut dalam kondisi tertentu. Pengadilan juga berhak menentukan hak asuh anak untuk diberikan kepada ibu ataupun ayah, terutama bila terjadi perselisihan dalam proses perceraian.

Hak asuh anak diberikan kepada ibu

Di Indonesia, hakim di pengadilan agama cenderung memberikan hak asuh anak kepada ibunya, terutama bagi anak yang masih berusia di bawah umur. Bagi umat Muslim, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
Baik mumayyiz atau bukan, bapak dari anak tersebut tetap berkewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan sang anak. Meski dikenal sebagai istilah Islam, mumayyiz merupakan terminologi hukum positif di Indonesia yang diartikan sebagai anak yang telah akil baligh atau sudah dapat membedakan baik dan buruk.Beberapa ulama berpendapat mumayyiz merupakan anak yang berusia mulai dari 7 tahun. Namun, ada pula ulama yang mengatakan anak yang dikatakan sebagai mumayyiz berusia 9 tahun bagi perempuan dan 12 tahun bagi laki-laki atau maksimal 15 tahun.Secara umum, dasar hukum pengambilan keputusan mengenai hak asuh anak didasarkan atas yurisprudensi alias keputusan pengadilan sebelumnya. Yurisprudensi yang dimaksud adalah:
  • Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973

Dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak.
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003

Senada, putusan ini juga menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968

Lagi-lagi, putusan Mahkamah Agung RI ini juga menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai.Meskipun demikian, pengadilan juga berhak memberikan hak asuh anak kepada sang ayah dalam beberapa kondisi. Apa saja kondisi yang dimaksud?

Syarat hak asuh anak jatuh kepada ayah

Pemberian hak asuh anak kepada sang ayah bukanlah hal yang aneh dalam perceraian. Hakim bisa saja mengambil keputusan demikian berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anak yang dipengaruhi beberapa hal, seperti:
  • Persetujuan bersama

Jika ibu dan ayah sudah membuat kesepakatan bahwa hak asuh anak akan diberikan pada pihak laki-laki setelah perceraian, maka hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut.
  • Keterangan saksi

Jika ada saksi yang memberatkan pihak ibu dalam memperoleh hak asuh anak, hakim bisa saja memberikan hak tersebut pada sang ayah.
  • Ibu tidak bertanggung jawab

Jika hakim melihat potensi ibu akan menelantarkan anaknya, bisa jadi hak asuh anak akan diberikan pada ayah.
  • Faktor ekonomi

Jika ayah dinilai memiliki faktor ekonomi yang lebih baik sehingga dapat memelihara anak dengan lebih layak, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh anak
  • Kedekatan dengan ayah

Pada anak yang sudah lebih besar dan memilih untuk bersama ayah karena kedekatan, hak asuh anak bisa menjadi milik pihak laki-laki.
  • Lingkungan dan budaya

Kondisi lingkungan tempat anak akan dibesarkan juga bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi hak asuh anak kepada ayah.Itulah penjelasan mengenai pembagian hak asuh anak setelah orangtua bercerai. Semoga informasi di atas dapat membantu Anda mengetahui dasar-dasar hukum dan pertimbangan lainnya seputar hak asuh anak.
perceraian
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974
Diakses pada 7 Juni 2020
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf
Diakses pada 7 Juni 2020
Kompilasi Hukum Islam. https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt4cce4ea264383/parent/13200
Diakses pada 7 Juni 2020
Republika. https://republika.co.id/berita/o4jik619/perbedaan-dan-persamaan-mukalaf-dan-mumayiz
Diakses pada 7 Juni 2020
Putusan Mahkamah Agung. https://www.putusan.mahkamahagung.go.id
Diakses pada 7 Juni 2020
Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/viewFile/1299/967
Diakses pada 7 Juni 2020
Bagikan
Share Facebook
SHare Twitter
Share whatsapp
Share Email
Terima kasih sudah membaca.Seberapa bermanfaat informasi ini bagi anda?(1 Tidak bermanfaat / 5 Sangat bermanfaat)

Artikel Terkait