Iuran BPJS Dikabarkan Naik, Berapa Besaran dan Kapan Mulai Berlakunya?

Kenaikan iuran BPJS dilakukan untuk mengurangi defisit keuangan BPJS Kesehatan
Kenaikan iuran BPJS akan diberlakukan untuk semua kelas peserta

Kehadiran BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan awalnya disambut dengan antusias yang besar dari masyarakat. Bahkan, banyak orang yang berbondong-bondong mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Namun saat ini, BPJS Kesehatan cenderung lekat dekat berita-berita yang kurang sedap. Dalam beberapa bulan terakhir saja, kita mendengar di media massa adanya kabar defisit keuangan yang terus melonjak naik, penolakan rumah sakit, biaya obat-obatan tertentu yang tidak lagi ditanggung, hingga yang paling baru, yaitu rencana kenaikan iuran yang santer diberitakan akhir-akhir ini.

Menkeu usulkan Iuran BPJS Kesehatan naik per September 2019

Terjadinya defisit keuangan BPJS Kesehatan memang sudah bukan rahasia lagi. Setiap tahun, BPJS Kesehatan mengalami peningkatan defisit keuangan. Hingga akhir tahun ini, defisit diprediksi mencapai Rp 32,8 triliun. Pemerintah pun terus berupaya mengatasi permasalahan yang semakin kusut.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat untuk mengurangi defisit keuangan yang terjadi. Usulan tersebut dikemukakan oleh Menkeu pada rapat bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019. 

Kenaikan iuran yang diusulkan oleh Menkeu lebih besar dari yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Adapun usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari DJSN, yaitu kelas I menjadi Rp 120.000 per bulan, kelas 2 menjadi Rp 80.000 per bulan, dan kelas 3 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Dijelaskan bahwa usulan kenaikan BPJS oleh Menkeu bukan hanya untuk menurunkan defisit, namun juga bertujuan untuk menyehatkan keuangan BPJS kesehatan dan mengoptimalkan kinerja serta layanan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, banyak pihak yang merasa keberatan dengan rencana iuran BPJS naik ini.

Harga iuran BPJS Kesehatan terbaru

Sejak awal tahun, desas-desus mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang telah terdengar karena besaran iuran dianggap terlalu murah. Selain itu, setiap dua tahun juga dilakukan peninjauan iuran peserta BPJS kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan oleh Menkeu berlaku untuk semua kelas. Sementara mengenai kapan iuran bpjs naik, rencananya akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2020. Adapun rincian mengenai besarnya kenaikan iuran, yaitu sebagai berikut:

  • Peserta kelas mandiri I naik 100%. Saat ini peserta kelas I dikenakan iuran sebesar Rp80.000 per bulan, namun setelah mengalami kenaikan maka peserta kelas I harus membayar iuran sebesar Rp160.000 per bulan.
  • Peserta kelas mandiri II saat ini membayar iuran sebesar Rp51.000 per bulan, namun setelah mengalami kenaikan maka iuran yang harus dibayar menjadi Rp110.000 per bulan. 
  • Peserta kelas mandiri III saat ini hanya membayar iuran sebesar Rp25.000 per bulan, namun akan berubah menjadi Rp42.000 per bulan setelah diberlakukannya kenaikan iuran nanti.

Adapun contoh mekanisme perhitungan yang harus Anda bayarkan, misalnya jika anggota keluarga Anda terdiri dari 4 orang dan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas mandiri I. Maka iuran yang perlu Anda bayarkan, yaitu sebesar 4 x Rp160.000 = Rp640.000 per bulan. Jika terdaftar sebagai kelas mandiri II, maka iuran yang dibayarkan sebesar 4 x Rp110.000 = Rp440.000. Sementara, jika terdaftar sebagai kelas mandiri III maka Anda perlu membayar 4 x Rp42.000 = Rp168.000.

Setujukah Anda dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan?

Banyak anggota DPR yang menyampaikan ketidaksepakatannya mengenai kenaikan iuran BPJS yang diusulkan oleh Sri Mulyani. Sebab, kenaikan besaran iuran dianggap dapat membuat peserta kian malas untuk membayar sehingga jumlah peserta yang menunggak iuran pun akan semakin meningkat. 

Pada tahun 2015, BPJS Kesehatan pernah mengadakan survey bersama dengan Universitas Indonesia mengenai ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil dari survei ini menunjukkan terdapat beberapa alasan peserta enggan patuh membayar iuran. Adapun alasan-alasannya, yaitu memiliki penghasilan bulanan yang sedikit, malas antri untuk membayar iuran, terlambat membayar karena ATM offline, lupa untuk membayar, dan kecewa dengan pelayanan yang diberikan ketika menggunakan BPJS Kesehatan.

Selain itu, dengan naiknya iuran maka peserta kelas mandiri I dan II pun akan lebih banyak yang ingin turun menjadi peserta kelas mandiri III. Oleh sebab itu, banyak pihak yang mengharapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dikaji terlebih dahulu, dan tidak langsung diberlakukan.

Namun, adanya rencana kenaikan iuran disetujui oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Bahkan, Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo setuju dengan adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Sebelum dikemukakannya usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengurangi defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan menaikkan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. 

Demi menyehatkan kembali keuangan BPJS Kesehatan agar dapat memberi pelayanan yang optimal, maka kenaikan iuran pun akan dilakukan. Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini?

Kompas. https://money.kompas.com/read/2019/08/30/081400426/iuran-bpjs-naik-dua-kali-lipat-bikin-asuransi-swasta-lebih-menarik-?page=all
Diakses pada 30 Agustus 2019

Liputan 6. https://www.liputan6.com/news/read/4050178/iuran-bpjs-kesehatan-akan-naik-100-persen?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Diakses pada 30 Agustus 2019

Money Smart. https://www.moneysmart.id/iuran-bpjs-kesehatan-naik/?utm_medium=rss&utm_source=Syndication
Diakses pada 30 Agustus 2019

Artikel Terkait

Diskusi Terkait di Forum

Banner Telemed