Iuran BPJS Kelas 1 Naik Dua Kali Lipat, Tentu Ada Alasannya

Saat pergantian tahun lalu, BPJS Kesehatan resmi menerapkan iuran BPJS bulanan yang baru. Semua kelas keanggotaan BPJS mengalami penyesuaian, sesuai dengan Peraturan Presiden 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran BPJS Kelas 1, 2, dan 3 turut mengalami penyesuaian.

Sebenarnya, keputusan Perpres telah ditandatangani sejak Oktober 2019 lalu. Sejak itu pun, sosialisasi tentang penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sudah disosialisasikan sebelum resmi diterapkan pada 1 Januari 2020.

Tujuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. 

[[artikel-terkait]]

Berapa besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan?

Sejak 1 Januari 2020 lalu, setiap anggota BPJS Kesehatan harus membayar iuran bulanan dengan besaran yang telah disesuaikan. Besarannya adalah:

• Iuran BPJS kelas 3: Rp42.000 per orang per bulan (sebelumnya (Rp25.500)
• Iuran BPJS kelas 2: Rp110.000 per orang per bulan (sebelumnya Rp51.000)
• Iuran BPJS kelas 1: Rp160.000 per orang per bulan (sebelumnya Rp80.000)

Dengan iuran bulanan itu, peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas kepesertaannya.

Apabila peserta BPJS Kesehatan tidak mampu membayar iuran BPJS kelas 1, 2, atau 3 sesuai dengan kewajiban, maka bisa melaporkan ke Dinas Sosial yang ada di kabupaten atau kota tempatnya tinggal.

Saat melapor, peserta perlu melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan juga halaman depan buku tabungan rekening yang dimiliki. Beberapa persyaratan untuk perubahan kelas rawat atau turun kelas adalah:

• Perubahan kelas rawat setelah 1 tahun diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga
• Kelas perawatan baru akan berlaku pada bulan berikutnya setelah dilakukan perubahan
• Membawa dokumen yang diperlukan sebanyak 2 lembar

Mengapa iuran BPJS naik?

Kenaikan iuran BPJS hingga dua kali lipat ini sempat menuai kontroversi. Banyak yang merasa kenaikan ini terlalu tinggi bahkan memberatkan masyarakat. Meski demikian, pemerintah punya penjelasan atas kebijakan ini.

Menurut Kementerian Keuangan, sejak tahun 2014 program JKN terus mengalami defisit. Bahkan, defisitnya cukup besar. Mulai tahun 2014 defisit sekitar Rp1,9 triliun. Kemudian pada tahun berikutnya (2015), kenaikan mencapai Rp9,4 triliun. 

Defisit masih berlanjut hingga tahun selanjutnya. Pada tahun 2016, defisit mencapai Rp6,7 triliun. Pada tahun 2017, defisit di angka Rp13,8 triliun. Kemudian pada tahun 2018 pun, defisit semakin meningkat mencapai angka Rp19,4 triliun.

Pada tahun 2015, pemerintah tidak tinggal diam dengan membantu memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun (2015), Rp6,8 triliun (2016). Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan belanja APBN sebesar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).

Meski telah ada bantuan atau intervensi dari pemerintah, defisit terus meningkat. Bahkan diprediksi pada tahun 2022 nanti, defisit bisa menembus angka Rp65 triliun.

Itulah mengapa demi menjaga keberlangsungan program JKN, pemerintah mencanangkan perbaikan sistem dan juga kenaikan iuran bulanan peserta. Tentunya, kenaikan bulanan seperti iuran BPJS kelas 1 ini juga dikompensasi dengan pelayanan yang semakin prima.