BPJS Kesehatan: Saat Pasien Sudah Tidak Dapat Dilayani di Fasilitas Kesehatan

Rumah sakit berhenti melayani pasien BPJS Kesehatan
Akreditasi rumah sakit menjadi persoalan tersendiri dalam pelayanan BPJS Kesehatan

Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kejadian pemutusan kontrak antara rumah sakit dan klinik dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kondisi ini membuat pasien tidak dapat berobat dan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Meskipun demikian, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek akhirnya mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 agar tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun yang jadi pertanyaan adalah, mengapa sebenarnya pemerintah melakukan pemutusan kerja sama tersebut? Apakah ada hubungannya dengan kerugian yang terus dialami BPJS?

Akreditasi Rumah Sakit dan Kerja Sama BPJS

Pemutusan kerja sama tidak ada hubungannya dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan. “Informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf kepada CNBC Indonesia.

Alasannya adalah karena BPJS Kesehatan mewajibkan semua fasilitas kesehatan untuk memiliki sertifikat akreditasi di tahun 2019 ini – mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

“Karena akreditasi ini sebenarnya bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga untuk melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan RS itu sendiri,” tutur Menkes Nila Moeloek.

Direktur utama BPJS Kesehatan Fachi Idris menegaskan bahwa pasien JKN-KIS tetapi dapat berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya. Meskipun demikian, Fachmi tetap berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah untuk segera menyelesaikan akreditasnya.

BPJS Kesehatan: Apakah Harus Ikut Mendukung?

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seluruh warga negara Indonesia wajib mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarga yang berada dalam satu Kartu Keluarga (KK), termasuk warga negara asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan.

Meskipun demikian, masih banyak yang ragu atas kebijakan BPJS Kesehatan ini. Beredar kabar bahwa tenaga kesehatan dan pasien sama-sama tidak mendapat keuntungan dari sistem ini. Mulai dari dokter dan rumah sakit yang tidak dibayar hingga pasien yang ditolak rumah sakit.

Akan tetapi, jika ditelaah lebih jauh, BPJS Kesehatan sebenarnya mengikuti sistem asuransi seperti di negara maju, Jerman, di mana semua anggotanya wajib untuk membayar iuran, baik mereka yang sakit atau sehat.

Ada juga sistem INA-CBGs atau Indonesia Case Base Groups yang mengaplikasikan sistem pembayaran dengan ‘paket’ didasarkan pada diagnosis yang diberikan – meliputi pengobatan dan terapi yang akan diterima pasien hingga sembuh atau selama satu periode perawatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan mencegah pemberian terapi yang berlebihan.

BPJS Kesehatan. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2019/1019/Akreditasi-Rumah-Sakit-Jadi-Syarat-Wajib-Kerjasama-dengan-BPJS-Kesehatan.
Diakses pada 8 Januari 2019.

CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190107195409-4-49475/belum-terakreditasi-rs-bisa-layani-pasien-bpjs-kesehatan
Diakses pada 8 Januari 2019.

Kementerian Kesehatan. http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20190107/3129040/lindungi-masyarakat-menkes-dan-dirut-bpjs-kesehatan-sepakati-perpanjangan-kerja-sama-bagi-rumah-sakit-yang-belum-terakreditasi/.
Diakses pada 8 Januari 2019.

MIMS. https://today.mims.com/5-poin-penting-bpjs-yang-perlu-diketahui-oleh-tenaga-kesehatan
Diakses pada 8 Januari 2019.

Artikel Terkait

Diskusi Terkait di Forum

Banner Telemed