Berencana Mengajukan Cuti Melahirkan? Pahami Peraturannya Dulu

Pengajuan cuti melahirkan memerlukan pertimbangan terlebih dahulu oleh karyawan wanita
Seorang karyawan wanita yang sedang hamil

Melahirkan menjadi salah satu impian sebagian besar wanita, termasuk bagi wanita yang bekerja. Sebelum melakukan persiapan persalinan, sudahkah Anda mengetahui peraturan mengenai hak cuti melahirkan yang sesuai dengan Undang-Undang?

Anda harus cermat dalam mengetahui lamanya cuti melahirkan yang diberikan oleh perusahaan. Ada baiknya jauh-jauh hari sebelum memasuki tanggal melahirkan (HPL), Anda mencari tahu terlebih dahulu bagaimana perusahaan memperlakukan pekerjanya saat akan mengajukan cuti melahirkan.

Menurut International Labour Organization (ILO), cuti melahirkan merupakan suatu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja atau buruh wanita untuk menjaga kehamilannya, kelahiran bayi, dan kondisi setelah melahirkan. Cuti tersebut tidak hanya untuk memulihkan kondisi sang ibu saja, tetapi juga membantu mengurangi stres.

Hak cuti melahirkan untuk pekerja atau buruh wanita

Peraturan yang mengatur tentang cuti melahirkan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 tentang ketenagakerjaan bahwa pekerja atau buruh wanita:

  1. Berhak mendapatkan cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
  2. Jika mengalami keguguran kandungan tetap berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan. Bisa juga sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan yang menanganinya.

Di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 menyebutkan bahwa seorang pekerja atau buruh wanita yang tidak bekerja karena melahirkan, berhak atas upah dan perusahaan wajib memberikannya.

Sedangkan Pasal 73 ayat 2 juga menyebutkan bahwa antara pukul 23.00 sampai 07.00, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh wanita yang hamil yang menurut keterangan dokter atau bidan jika dipaksakan dapat membahayakan kondisi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya.

Jika dilihat berdasarkan UU tersebut, perusahaan harus menghormati dan memenuhi semua hak-hak pekerja atau buruh wanita. Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan yang menganggap enteng masalah cuti melahirkan ini. Bahkan ada perusahaan yang keberatan akan hal tersebut.

Jika perusahaan tidak memberikan cuti melahirkan selama 3 bulan atau tidak memberikan upah selama cuti melahirkan, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp400.000.000,00. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Walaupun demikian, sudah ada perusahaan yang memberikan cuti melahirkan lebih lama dan menjamin kesejahteraan para ibu atau pekerja wanita dengan menyediakan fasilitias ruangan khusus laktasi sampai fasilitas penitipan anak (daycare) di lingkungan kantor.

Hak cuti untuk pekerja atau buruh pria yang istrinya melahirkan

Cuti ini biasa disebut cuti penting. Peraturan mengenai jenis cuti yang satu ini telah diatur dalam Pasal 93 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2013. Pekerja pria yang istrinya melahirkan berhak mendapat cuti selama 2 hari dengan upah penuh sesuai dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Dalam hal ini, cuti untuk pekerja atau buruh pria yang istrinya melahirkan diberikan karena berbagai alasan, di antaranya untuk mengurangi terjadinya depresi pada ibu pascamelahirkan, turut menjaga keutuhan rumah tangga, dan meningkatkan bonding antara ayah dan anak sejak hari pertama lahir.

Hak cuti melahirkan untuk Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri dari cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

Untuk kelahiran anak pertama hingga ketiga, PNS berhak mendapat cuti melahirkan, sedangkan anak keempat dan seterusnya akan diberikan cuti besar. Selama menggunakan hak cuti, Anda berhak mendapat upah penuh yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.

Syarat dan cara pengajuan cuti melahirkan

Dalam hal ini, syarat dan cara pengajuan cuti melahirkan biasanya disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan Anda. Namun umumnya, seorang pekerja yang ingin mengajukan cuti ini perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun lisan kepada manajemen dan atasan yang bertanggung jawab.

Penting bagi Anda untuk membuat surat pengajuan cuti melahirkan yang disertai dengan surat keterangan dokter atau bidan. Surat keterangan tersebut isinya memuat informasi mengenai jumlah minimal hari yang harus dilakukan untuk masa-masa pemulihan setelah melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai kelahiran anak Anda kepada perusahaan.

Dengan begitu, pihak perusahaan dapat dengan mudah mengurus tunjangan-tunjangan yang diperlukan, seperti asuransi kesehatan, reimbursement rumah sakit, biaya perawatan selama melahirkan, dan sebagainya.

Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Diakses pada 30 April 2020.

Universitas Indonesia. http://eng.ui.ac.id/wp-content/uploads/cutipns-bkn-24-2017.pd
Diakses pada 30 April 2020.

ILO. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_182439.pdf
Diakses pada 30 April 2020.

Paulhypepage. https://www.paulhypepage.co.id/indonesia-employment-laws/#Employment-Laws-in-Indonesia
Diakses pada 30 April 2020.

Artikel Terkait